Sejumlah Anggota Komisi XI DPR RI mendesak Kepala Bappenas untuk memprioritaskan program pembangunan Kawasan Timur Indonesia. 

Hal tersebut terungkap saat Komisi XI DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Meneg PPN/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana, yang dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis, di Gedung Nusantara I, Kamis, (4/2).

Mengawali sesi tanya jawab, Andi Timo Pangerang (F-PD) menyoroti ketimpangan hubungan antara pusat dan daerah dan tidak adanya reward untuk propinsi-propinsi di Kawasan Timur Indonesia khususnya Sulawesi Selatan yang surplus beras.

Andi juga menyoroti pembangunan infrastruktur irigasi di Sulawesi Selatan. Menurutnya, tidak ada pembangunan irigasi-irigasi di Sulsel yang dapat digunakan menyokong kehidupan pertanian di kawasan tersebut. "Hampir semua irigasi yang ada itu, dibangun sejak jaman penjajahan,"katanya. 

Eva Sundara (F-PDIP) mengutarakan pula kerisauannya terhadap pembangunan di Propinsi Papua.   Saat ini sebagian kawasan Eropa Barat telah membentuk semacam Forum parlemen untuk papua yang dikhawatirkan akan mempengaruhi konstelasi politik di Indonesia khususnya Papua. "apabila Papua terlepas dari Indonesia maka akan menimbulkan resiko politik yang tinggi dan  menimbulkan efek domino terhadap provinsi-provinsi lain" katanya. Karena itu pembangunan dan kesejahteraan rakyat kawasan Papua harus menjadi prioritas utama saat ini. 

Pada kesempatan tersebut, Olly Dondokambey (Fraksi-PDIP) mengatakan, kita dalam kehidupan berbangsa jangan melawan alam, karena matahari saja terbit dari timur bukan dari barat.  "Selama ini, pembangunan di Indonesia selalu difokuskan di kawasan Barat, melawan alam sehingga banyak terjadi bencana" guraunya. 

Irene Manibuy (F-PG) menekankan agar Bappenas juga memfokuskan sektor infra struktur disamping sektor kesehatan yang sangat timpang bagi rakyat di Kawasan Timur Indonesia. 

Dalam paparannya di awal pertemuan, Kepala Bappenas mengatakan  Pemerintah akan  melakukan sinergi pusat-daerah dan antar daerah dengan cara mengurangi kesenjangan antar wilayah secara lebih terarah dan sistematik dengan skenario yang disepakati semua pihak. "Kita akan meningkatkan keterkaitan pembangunan antar wilayah dalam rangka memperkuat perekonomian domestik,'terangnya.

Dia menambahkan, Pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan untuk daerah-daerah di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tengara, dan Papua. "Kesenjangan ekonomi wilayah dapat menghambat perwujudan wawasan nusantara,"tandasnya. (ksu,si)